Presiden Teken Aturan Gaji Baru Perangkat Desa, Ini Besarannya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi meneken aturan yang menjadi payung hukum gaji perangkat desa. Kenaikan gaji itu dilakukan dengan pertimbangan peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan pemerintahan desa.

Dilansir laman Sekretariat Kabinet, Senin (11/3/2019), kenaikan gaji perangkat desa dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2019. Aturan ini merupakan revisi atas PP 43/2018 yang menjadi amanat Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Ada dua pasal yang diubah dalam PP 43/2018, yaitu pasal 81 dan pasal 100. Berikut poin penting perubahannya:

1. Gaji Kepala Desa paling sedikit Rp2.426.640 setara 120 persen gaji pokok PNS golongan II/a.
2. Gaji Sekretaris Desa paling sedikit Rp2.224.420 setara 110 persen dari gaji pokok PNS golongan II/a.
3. Gaji Perangkat desa lainnya paling sedikit Rp2.022.200 setara 100 persen dari gaji pokok PNS golongan II/a.
4. Gaji perangkat desa berasal dari APBDes yang bersumber dari ADD (Anggaran Dana Desa).
5. Jika ADD tidak mencukupi, maka dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDes selain Dana Desa.
6. Gaji baru tersebut berlaku Januari 2020.

Menteri Keuangan Sri Mulyani, menjelaskan, penundaan kebijakan tersebut dilakukan supaya anggaran, baik di pusat maupun daerah stabil. Pasalnya, kebijakan tersebut akan mengubah APBN dan seluruh APBD yang ada di daerah.

“Untuk tidak menciptakan disruption atau perubahan dalam anggaran, terutama di APBD, maka untuk pelaksanaan transisi di 2019 ini akan dilihat lagi dari sisi konteks kapasitas keuangannya, gitu aja,” ujar Sri Mulyani di Gedung Dhanapala, Jakarta, Rabu (20/2/2019).

Selain pasal 81, pasal 100 juga diubah sebagai berikut:

1. Belanja yang ditetapkan dalam APBDes digunakan paling sedikit 70 persen untuk penyelenggaraan pemerintahan desa hingga pemberdayaan masyarakat desa. Sementara 30 persen sisanya baru dipakai untuk gaji perangkat desa, termasuk tunjangan operasional badan permusyawaratan desa.

2. Penghasilan belanja desa yang berasal dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain dapat digunakan untuk tambahan tunjangan kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya.

Sumber  : Google

Author: admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.