Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Yang dimaksud BUMDes adalah Badan Usaha Milik Desa yang menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dijelaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUMDes adalah: “Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa”.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka BUMDes dapat dipahami sebagai lembaga usaha desa yang menjadi wadah untuk menampung kegiatan ekonomi dan/atau pelaksanaan fungsi pelayanan umum yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah Desa untuk memperkuat perekonomian Desa dan ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.

Mengapa Desa perlu mendirikan BUMDes ?
Pendirian BUMDes merupakan pelaksanaan amanat Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 untuk melaksanakan pengelolaan ekonomi berbasis kekeluargaan. Mendorong agar setiap warga Desa mengendalikan jalannya kegiatan ekonomi di tingkat Desa, untuk menjamin terlaksananya perlindungan sosial di Desa. Rakyat (warga) Desa melalui BUMDes diberdayakan untuk mengelola usaha ekonomi secara otonom.
BUMDes memiliki perbedaan dengan lembaga-lembaga ekonomi pada umumnya. Selain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, juga untuk mencegah berkembangnya usaha-usaha kapitalistis di perdesaan yang mengancam kehidupan dan nilai-nilai gotong-royong yang berkembang pada masyarakat desa.

Landasan Hukum
Yang menjadi dasar atau landasan hukum dan peraturan dalam pembentukan dan pelaksanaan  BUMDes?

  1. Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
  2. Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
  3. Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pelaksanaan Undang Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
  4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa.

Tujuan BUMDes
Sebagaimana tercantum dalam Permendesa PDT dan Transmigrasi No. 4/2015, pendirian BUMDes bertujuan untuk:
1. Meningkatkan perekonomian Desa;
2. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
4. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
6. Membuka lapangan kerja;
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
8. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Orientasi pendirian BUMDes
Pendirian BUMDes harus berorientasi pada:

  1. Kepemilikan bersama (Pemerintah Desa dan Masyarakat) untuk mendorong kemandirian ekonomi Desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lewat keikutsertaannya dalam melakukan kegiatan ekonomi dan menikmati hasil dari kegiatan ekonomi tersebut.
  2. Tidak hanya memberikan manfaat finansial (pajak, Pendapatan Asli Desa) tetapi juga manfaat ekonomi secara luas (lapangan kerja, ekonomi berkelanjutan, dll).
  3. Memberi jasa dan penyelenggaraan kemanfaatan umum bagi masyarakat Desa serta memupuk pendapatan.

Proses dan Tahapan Pendirian BUMDes
Pendirian BUMDes
Pendirian BUMDes dimaksudkan sebagai upaya bersama antara masyarakat dengan pemerintah desa, untuk mengembangkan potensi ekonomi Desa dan kebutuhan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat dan berkontribusi bagi pendapatan desa. Namun pendirian BUMDes hendaknya dipersiapkan dengan baik dan matang agar tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari.
Desa dapat mendirikan BUMDes dengan mempertimbangkan hal-hal berikut:

  1. Inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
  2. Potensi usaha ekonomi Desa;
  3. Sumberdaya alam di Desa;
  4. Sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUMDes;
  5. Penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan; dan
  6. Kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMDes.

Beberapa persiapan awal yang perlu dilakukan oleh Desa antara lain, yaitu:

  1. Sosialisasi ide atau inisiatif pendirian BUMDes. Ide atau inisiatif ini bisa muncul dari Pemerintah Desa dan atau masyarakat. Darimanapun inisiatif tersebut jika dirasa baik bagi masyarakat, maka kuncinya adalah harus dibahas didalam Musyawarah Desa.
  2. Melakukan tinjauan atau kajian ringkas mengidentifikasi potensi-potensi apa saja yang ada di desa, baik potensi sumberdaya alam, potensi pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata, potensi budaya dan tradisi, potensi SDM masyarakat yang ada, potensi aset dan kekayaan desa yang menjadi kewenangan desa;
  3. Melakukan identifikasi atas aset-aset dan kekayaan yang ada di desa, serta memililah-milah mana yang merupakan kewenangan desa dan mana yang bukan kewenangan desa atas aset dan kekayaan yang ada di desa tersebut. Berdasarkan identifikasi tersebut kemudian ditetapkan peraturan desa tentang aset dan kekayaan desa yang menjadi kewenangan desa.

Tahapan pendirian BUM Desa
Tahapan pendirian BUM Desa dapat dirinci sebagai berikut:
Tahap awal I (Pra Musyawarah Desa)

  1. Melakukan sosialisasi dan penjajakan kepada warga desa peluang pendirian BUMDes
  2. Melakukan pemetaan aset dan kebutuhan warga
  3. Menyusun draf Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes
  4. Menentukan kriteria pengurus organisasi pengelola BUMDes

Tahap II (Musyawarah Desa)

  1. Menyampaikan hasil pemetaan dan potensi jenis usaha
  2. Menyepakati pendirian BUMDes sesuai dengan kondisi ekonomi, potensi jenis usaha dan sosial budaya masyarakat;
  3. Membahas Draf Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
  4. Memilih kepengurusan organisasi pengelola BUMDes
  5. Sumber Permodalan BUMDes
  6. Membentuk Panitia Ad-Hock perumusan Peraturan Desa tentang pembentukan BUMDes

Tahap III (Pasca Musyawara Desa)

  1. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Penetapan Pendirian Badan Usaha Milik Desa yang mengacu pada UU Desa, Peraturan Pelaksananaan dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
  2. Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Penetapan Pendirian Badan Usaha Milik Desa
    Penetapan Peraturan Desa tentang Penetapan Pendirian Badan Usaha Milik Desa

Bentuk Organisasi dan Kepengurusan BUMDes
Bentuk organisasi BUMDes Sebagai organisasi atau lembaga publik yang menjalankan kegiatan-kegiatan pengembangan ekonomi Desa, pengelolaan BUMDes harus dikelola secara transparan, profesional dan berkeadilan. Oleh karena itu, organisasi pengelola BUMDes terpisah dengan Organisasi Pemerintahan Desa. Keberadaan BUMDes secara hukum didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDes.
Permendesa PDT dan Transmigrasi No. 4 tahun 2015 Pasal 7 menyatakan bahwa BUMDes dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum. Keberadaan unit usaha yang berbadan hukum tersebut dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUMDes dan masyarakat.

Bentuk susunan kepengurusan BUMDes?
Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMDes terdiri dari: (a) Penasihat; (b) Pelaksana Operasional; dan (c) Pengawas. Dijelaskan lebih lanjut bahwa penamaan susunan kepengurusan organisasi tersebut dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Badan Hukum BUMDes
BUMDes merupakan badan usaha yang ditetapkan melalui Peraturan Desa berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Desa. Artinya, pembentukan BUMDes hanya didasarkan pada Peraturan Desa dan tidak membutuhkan pengesahan dari Akta Notaris. Meskipun demikian, berdasarkan pasal 7 UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, BUMDes dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum seperti Perseroan Terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro.

Model BUMDes mirip dengan BUMN dengan bentuk PERUM atau BUMD dengan bentuk PERUMDA, di mana dasar hukum pembentukannya adalah peraturan, bukan Akta seperti PT. Dalam Perum atau BUM Desa karenanya ada sebuah tujuan khusus, yakni kepemilikan utuh dan total atas bisnis oleh pemerintah untuk kepentingan rakyat, tidak semata mata untuk keuntungan. Bedanya adalah Perum BUMN dan BUMD secara tegas hanya dimiliki Pemerintah, karena tidak ada pembagian saham kepemilikan, sedangkan BUM Desa masih dapat dimiliki sebagian oleh selain Pemerintah Desa.

Modal BUMDes
Modal awal BUMDes berasal dari penyertaan modal desa yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Modal awal untuk BUM Desa tidak harus berasal atau dialokasi dari transfer Dana Desa. Modal awal untuk BUM Desa tersebut dapat dialokasikan dari dana manapun yang sudah masuk di rekening kas desa sebagai Pendapatan Desa di dalam APB Desa.
Di dalam struktur APBDes, di bagian Pendapatan Desa, dijelaskan bahwa Pendapatan Desa terdiri atas 7 sumber yaitu :

  1. Pendapatan Asli Desa,
  2. Transfer Dana Desa dari APBN,
  3. Bagian dari  hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota (Paling sedikit 10%  dari pajak dan retribusi daerah,
  4. Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
  5. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
  6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
  7. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah,  misalnya kerja sama dengan pihak ke tiga atau bantuan perusahaan/CSR.

Jenis Usaha BUMDes
Jenis-jenis usaha atau bisnis yang dapat dikembangkan oleh BUMDes adalah sebagai berikut:
Usaha sosial (social business) sederhana yang memberikan pelayanan umum (serving) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial. Usaha ini bersifat usaha ekonomi pelayanan publik yang sifatnya sosial namun bernuansa bisnis kepada masyarakat meskipun kurang memberikan keuntungan secara maksimal. Contoh dari jenis usaha ini misalnya pengelolaan air minum desa, listrik desa, lumbung pangan, usaha-usaha terkait sumberdaya lokal dan teknologi tepat guna.

  1. Usaha penyewaan (renting) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa. Jenis-jenis usaha yang dapat dilakukan dalam kelompok usaha ini seperti penyewaan alat transportasi, penyewaan traktor, penyewaan perkakas pesta, penyewaan gedung, penyewaan ruko/kios, penyewaan tanah milik desa yang sudah diserahkan ke BUMDes sebagai Penyertaan Modal Desa, dll.
  2. Usaha perantara (brokering) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga. BUMDes dapat berperan sebagai lembaga pemasaran atas produk-produk pertanian, perkebunan, peternakan, kerajinan, dll dari masyarakat, agar mereka tidak kesulitan dalam memasarkan produk dan komoditas mereka.
  3. Usaha berproduksi dan/atau berdagang (trading) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas. Misalnya pabrik es, sarana produksi pertanian, usaha peternakan, pengolahan hasil komoditi desa, serta kegiatan bisnis produktif lainnya.
  4. Usaha bisnis keuangan (financial business) yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan permodalan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi di Desa, dengan bunga yang lebih rendah dibanding para rentenir atau bank-bank konvensional, misalnya saja Bank Desa, Lembaga Keuangan Mikro, Perkreditan Desa, dll.
  5. Usaha bersama (holding) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan. Misalnya saja usaha transportasi desa khususnya untuk desa di wilayah-wilayah terisolir, kapal desa, desa wisata, pengembangan kerajinan khas desa beskala menengah, dll.

Sektor Prioritas BUMDes
Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi mendorong BUMDes untuk bergerak di 5 (lima) prioritas agar keberadaannya tidak mematikan usaha lainnya yang sudah tumbuh di Desa (seperti koperasi, UKM, serta usaha perseorangan). Adapun lima sektor prioritas tersebut adalah:

  1. Pengelolaan sumberdaya alam; Contoh BUMDes yang melakukan pengelolaan sumberdaya alam antara lain: usaha penyediaan air bersih. Wilayah ini merupakan wilayah pesisir, maka kebutuhan air tawar (bersih) menjadi hal yang urgen. Penyulingan air laut menjadi air tawar, diupayakan oleh BUMDes dengan teknologi tepat guna;
  2. Industri pengolahan berbasis sumberdaya lokal; BUMDes diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah melalui usaha produk ekonomi olahan berbasis sumberdaya lokal yang berasal dari desa. Misalnya, produk olahan pertanian yang berupa barang antara dan barang jadi;
  3. Jaringan distribusi; contohnya adalah usaha BUMDes yang bergerak sebagai distributor produk pertanian desa. Sehingga BUMDes dapat menyederhanakan rantai pasok yang pada akhirnya memberi keuntungan bagi pelaku usaha di Desa;
  4. Sektor keuangan; BUMDes diharapkan juga berperan dalam sektor keuangan terutama untuk mempermudah akses warga desa terhadap permodalan. Contoh peran BUMDes di sektor keuangan adalah mendirikan unit kerja berupa simpan pinjam berbunga rendah;
  5. Pelayanan publik; BUMDes dapat bergerak pada sektor-sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak di desa seperti: membangun pembangkit listrik skala Desa, penyediaan air bersih/air minum bagi warga desa, alat transportasi, dsb.

Author: arif al azis

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.